2 Pembentukan Kantor OPM di Oxford Inggris

Acara peresmian pembukaan kantor perwakilan OPM pada 28 April lalu itu dihadiri unsur negara. Yaitu, Walikota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. Acara itu juga dihadiri perwakilan dari  Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP) dan pendukung Organisasi Papua Barat yang ada di Belanda. Keberpihakan Andrew Smith tersebut merupakan yang kesekian kalinya ditunjukkan kepada publik terhadap Papua Merdeka, Smith adalah pendiri sekaligus ketua forum Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).

Keberadaan Kantor di Oxford tersebut, sebagaimana dirilis freewestpapua.org, diresmikan pada 28 April 2013 lalu. Disebutkan, keberadaan kantor itu akan semakin memperkuat upaya kampanye kemerdekaan Papua. Dalam peresmian tersebut, Andrew Smith menyatakan komitmennya untuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Wali Kota Oxford juga menyatakan hal serupa saat menggunting pita. Peresmian juga dihadiri oleh perwakilan dari Papua, Jennifer Robinson and Charles Foster dari International Lawyers for West Papua (ILWP), mahasiswa Oxford University, serta pendukung Papua Merdeka yang ada di Inggris dan Belanda. Pemerintah Indonesia tidak bisa menganggap sebelah mata pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, pembukaan kantor OPM tersebut merupakan bentuk eskalasi perjuangan politik OPM memisahkan Papua dari wilayah NKRI. Pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris bukan kasus terakhir. Sebab OPM juga berniat membuka kantor perwakilan di Jerman.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia memanggil Duta Besar (Dubes) Inggris di Jakarta. Mark Canning terkait pembukaan Kantor Operasi Papua Barat atau Free West Papua Campaign di Oxford, Inggris. Terkait polemik tersebut, Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning sudah menyatakan bahwa peresmian kantor OPM bukan kebijakan resmi Pemerintahnya. “Pemerintah Kota Oxford tidak bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri kami dan mereka mengambil keputusan untuk menghadiri pembukaan perwakilan Free West Papua berdasarkan keputusan sendiri,” tutur Kedubes Inggris. Secara tersirat pesan Kedutaan Inggris menyatakan, Pemerintah Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan luar negeri Inggris. Dalam siaran pers Sabtu 4 Mei 2013, Canning menjelaskan pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris. Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris, bebas mendukung tujuan apapun yang mereka inginkan. Mereka bukan bagian dari pemerintah. Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris

Kegiatan organisasi itu tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris dan oposisi parlemen di sana. Pasalnya, Pemerintah Inggris secara formal tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua. Menurut Canning, posisi pemerintah Inggris cukup jelas, yaitu menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya diseluruh Indonesia. Pemerintah Inggris juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay yang pada Jumat lalu, 3 Maret 2013, bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani. Secara pribadi, Canning pun menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keadaan, seperti mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial. Inggris pun dalam hal ini sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.

Wajar bila mana pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah inggris untuk melakukan klarifikasi terkait pembukaan kantor OPM Papua merdeka di Kota Oxford. Indonesia telah menjadi negeri yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Bahkan Indonesia telah menjadi penggerak kemajuan soal HAM dan demokrasi di ASEAN. Atas prestasi itu, Indonesia mau berbagi pengalaman dengan semua negara di dunia.  Pembukaan kantor OPM ini jelas mencederai hubungan Inggris dan Indonesia yang terjalin baik. “Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak, Seharusnya pemerintah Inggris bersikap bijak. Sebab, mereka sendiri punya masalah separatisme dengan riwayat yang panjang, yakni dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Begitupun saat terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina. Indonesia tak pernah ikut campur soal Inggris. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti kini boleh bersikap lembek. Pemerintah Inggris memang masih mengakui kedaulatan NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM itu merupakan dualisme sikap yang harus ditentang.

Komentar →